Dikala ujian nasional (UN) menjadi warna hitam di atas putih
Dikala ujian nasional (UN) menjadi warna hitam di atas putih
Pengumuman ujian nasional Tingkat SMA, beberapa minggu yang lalu telah diketahui, seiring dengan kebahagian para siswa yang lulus, tapi disisi lain, ada ketidakbahagiaan bagi MENDIKNAS, karena Tingkat ketidakjujuran nampaknya selalu ada dalam setiap tahun, meski pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk tercapainya ujian nasional yang bersih dari kata korupsi yang berbentuk lain ini. Sepertinya UN yang bebas dari kecurangan itu hanya harapan semata, katanya tahun ini ada satu pulau yang menduduki posisi kecurangan tertinggi senasional. Dan Pulau - pulau lain pun tidak terlepas dari kecurangan, yang meski presentasi nya menengah. Lantas apa tanggapan pemerintah terhadap kasus ini?
Menurut saya, pemerintah masih belum bisa melakukan apa apa terkait kasus ini, meski sebagian dari mereka tahu pasti pelaku tersebut dan terkadang malah dijadikan sebagian permainan politik, yang selanjutnya menambah gobrok sistem yang ada di Indonesia. Padahal, UN sudah terlihat jelas, niat baik pemerintah untuk menjaring generasi-generasi muda yang pantas dan cerdas sebagai bibit unggul penerus cita-cita bangsa. Tapi sepertinya tujuan itu berdampak negatif bagi sistem yang ada. Niat baik digambarkan seperti becarik kertas putih yang dinodai oleh setitik noda hitam, seperti itulah gambaranya niat pemerintah...
Apa sebaiknya UN dihapus saja di negeri ini??
Bagaimana bisa, kecurangan selalu terjadi di tahun demi tahunnya? Lantas kenapa pemerintah tidak memperbaiki sistem yang membuat sebuah kekurangan terjadi? Misalkan pengewalan soal UN lebih diperketat lagi. Kayaknya Kecurangan Akan kerap terjadi selama aturan yang dibuat masih belum bisa membuat efek jera terhadap sekolah..
Ujian Nasional yang awalnya diniatkan oleh pemerintah untuk menghasilkan output yang berkualitas justru malah mengajarkan peserta didik dan jga pendidik untuk melakukan korupsi dengan bentuk yang seperti ini.
Lalu sampai kapan UN akan diterapkan di Negeri subur ini? Sampai kapan anak Didik nya diajari hal seperti ini?
Meski ada kejujuran yang tertanam kuat dalam diri peserta UN, tetap akan terkalalahakn oleh rasa ketakutan akan ketidaklulusan, yang akhirnya membuat yang jujur pun ikut menikmati ketidakjujuran yang disepakati bersama, yang berada di sebuah lembaga sekolah atau instansi pemerintahan.
Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak?dan bagaimana kerjasama instansi terkait dengan pihak pemerintah? Itu harus diperkuat lagi. Pengawasan harus diperketat lagi, yang akhirnya nanti akan berimbas terhadap naiknya presentasi ketidaklulusan.
Bagaimana bisa peserta UN disuguhkan begitu banyak soal, sedangkan waktu yang diberikan sedikit, sangat tidak imbang. Terlebih lagi dengan soalnya yang tingkat kerumitannya sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan nya. Mengerjakan soalnya Ulangan saja sulit, apalagi matematika, yang soalnya masih level sekolah, terlebih lagi soal soal yang disuguhkan pusat.. Tambah pusing peserta UN nya. Ditambah lagi harus membundari identitas diri dan jawaban di LJK, yang membutuhkan ketelitian yang maksimal, salah sedikit ya berakibat fatal terhadap masa depan. Berujung pada ketidaklulusan.
Saya rasa UN sangatlah tidak mendidik, justru malah mengajarkan semua orang untuk melakukan ketidakjujuran, dihapus sajalah biar penerus bangsa tidak diajarkan melakukan kekurangan secara terus menerus dan secara turun temurun.. Lantas apakah dengan dihapus nya UN bisa memperbaiki sistem yang ada? Mungkin saja, setidaknya mengurangi pengajaran sistem korupsi, kolusi dan nepotisme. Siapa tahu, dengan ini bisa mengurangi bibit penerus koruptor di negeri ini!
mungkin kalian juga tidak harus sependapat dengan saya☺kita memiliki hak untuk bebas berpendapat, dan itu diatur dalam undang-undang negeri ini. Kalo ngak salah loh ya.. Kalo salah ya, Ngak apa juga. ☺
(coretan diatas kereta api dari Kediri menuju Malang, 31 Mei 2015)
Pengumuman ujian nasional Tingkat SMA, beberapa minggu yang lalu telah diketahui, seiring dengan kebahagian para siswa yang lulus, tapi disisi lain, ada ketidakbahagiaan bagi MENDIKNAS, karena Tingkat ketidakjujuran nampaknya selalu ada dalam setiap tahun, meski pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk tercapainya ujian nasional yang bersih dari kata korupsi yang berbentuk lain ini. Sepertinya UN yang bebas dari kecurangan itu hanya harapan semata, katanya tahun ini ada satu pulau yang menduduki posisi kecurangan tertinggi senasional. Dan Pulau - pulau lain pun tidak terlepas dari kecurangan, yang meski presentasi nya menengah. Lantas apa tanggapan pemerintah terhadap kasus ini?
Menurut saya, pemerintah masih belum bisa melakukan apa apa terkait kasus ini, meski sebagian dari mereka tahu pasti pelaku tersebut dan terkadang malah dijadikan sebagian permainan politik, yang selanjutnya menambah gobrok sistem yang ada di Indonesia. Padahal, UN sudah terlihat jelas, niat baik pemerintah untuk menjaring generasi-generasi muda yang pantas dan cerdas sebagai bibit unggul penerus cita-cita bangsa. Tapi sepertinya tujuan itu berdampak negatif bagi sistem yang ada. Niat baik digambarkan seperti becarik kertas putih yang dinodai oleh setitik noda hitam, seperti itulah gambaranya niat pemerintah...
Apa sebaiknya UN dihapus saja di negeri ini??
Bagaimana bisa, kecurangan selalu terjadi di tahun demi tahunnya? Lantas kenapa pemerintah tidak memperbaiki sistem yang membuat sebuah kekurangan terjadi? Misalkan pengewalan soal UN lebih diperketat lagi. Kayaknya Kecurangan Akan kerap terjadi selama aturan yang dibuat masih belum bisa membuat efek jera terhadap sekolah..
Ujian Nasional yang awalnya diniatkan oleh pemerintah untuk menghasilkan output yang berkualitas justru malah mengajarkan peserta didik dan jga pendidik untuk melakukan korupsi dengan bentuk yang seperti ini.
Lalu sampai kapan UN akan diterapkan di Negeri subur ini? Sampai kapan anak Didik nya diajari hal seperti ini?
Meski ada kejujuran yang tertanam kuat dalam diri peserta UN, tetap akan terkalalahakn oleh rasa ketakutan akan ketidaklulusan, yang akhirnya membuat yang jujur pun ikut menikmati ketidakjujuran yang disepakati bersama, yang berada di sebuah lembaga sekolah atau instansi pemerintahan.
Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak?dan bagaimana kerjasama instansi terkait dengan pihak pemerintah? Itu harus diperkuat lagi. Pengawasan harus diperketat lagi, yang akhirnya nanti akan berimbas terhadap naiknya presentasi ketidaklulusan.
Bagaimana bisa peserta UN disuguhkan begitu banyak soal, sedangkan waktu yang diberikan sedikit, sangat tidak imbang. Terlebih lagi dengan soalnya yang tingkat kerumitannya sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan nya. Mengerjakan soalnya Ulangan saja sulit, apalagi matematika, yang soalnya masih level sekolah, terlebih lagi soal soal yang disuguhkan pusat.. Tambah pusing peserta UN nya. Ditambah lagi harus membundari identitas diri dan jawaban di LJK, yang membutuhkan ketelitian yang maksimal, salah sedikit ya berakibat fatal terhadap masa depan. Berujung pada ketidaklulusan.
Saya rasa UN sangatlah tidak mendidik, justru malah mengajarkan semua orang untuk melakukan ketidakjujuran, dihapus sajalah biar penerus bangsa tidak diajarkan melakukan kekurangan secara terus menerus dan secara turun temurun.. Lantas apakah dengan dihapus nya UN bisa memperbaiki sistem yang ada? Mungkin saja, setidaknya mengurangi pengajaran sistem korupsi, kolusi dan nepotisme. Siapa tahu, dengan ini bisa mengurangi bibit penerus koruptor di negeri ini!
mungkin kalian juga tidak harus sependapat dengan saya☺kita memiliki hak untuk bebas berpendapat, dan itu diatur dalam undang-undang negeri ini. Kalo ngak salah loh ya.. Kalo salah ya, Ngak apa juga. ☺
(coretan diatas kereta api dari Kediri menuju Malang, 31 Mei 2015)
